Anies Nunjuk Pakai 2 Jari Di “Katain” Kampungan

Anies Nunjuk Pakai 2 Jari Di “Katain” Kampungan

KaptenBerita – Setelah Adu Samurai & Pistol,Sekarang Masalah 2 Jari

Irma Suryani, politikus Nasdem yang juga juru bicara Jokowi Ma’ruf sebut Anies kampungan.

Tapi kubu Prabowo nilai kritik kepada Anies lebay.

Acungan dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, hari Senin (17/12/2018), menuai kontroversi.
Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kehadiran Anies dalam acara itu tidak melanggar aturan. Sebab Anies sudah melayangkan surat izin terlebih dahulu kepada Mendagri untuk menghadiri acara itu.
Hanya saja, Anies dianggap salah karena mengacungkan dua jari, yang ditafsirkan sebagai bentuk dukungan bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono mengaku Kemendagri belum bisa memberi sanksi terkait tindakan Anies, dan masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk memutuskannya.
“Secara substansi, yang putuskan Bawaslu terkait dua jari. Tergantung rekomendasi Bawaslu,” kata Sumarsono melalui WhatsApp saat dikonfirmasi KaptenBerita, Selasa (18/12/2018).
Ditanya mengenai adanya kepala daerah lain yang juga melakukan kampanye seperti Anies di waktu-waktu sebelumnya, termasuk yang mendukung pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf, Sumarsono
mengaku pihaknya telah memberi teguran.
“Sudah terima rekom Bawaslu dan sudah pula diberikan teguran sesuai rekom Bawaslu,” katanya.

Dianggap Kampungan

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Irma Suryani Chaniago menilai tindakan Anies sudah menyalahi aturan sebagai kepala daerah.
Menurutnya, Anies tidak paham posisinya sebagai pejabat publik yang terikat dengan berbagai peraturan.
“Sebagai gubernur seharusnya beliau tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kampungan!” kata Irma pada KaptenBerita, Selasa (18/12/2018).
Irma tidak mempermasalahkan jika Anies sebagai kepala daerah memang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Namun, kata dia, sebaiknya hal itu dilakukan sesuai aturan. Irma berharap ada tindakan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hal ini.
“Sebenarnya kami tidak mau mengurus hal yang remeh-temeh seperti itu. Kalau kemudian Bawaslu dan Panwaslu mau menindak karena menemukan pelanggaran, ya, bagus. Karena itu memang tugas Bawaslu dan Panwaslu,” kata Irma.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan turut mengkritik apa yang dilakukan oleh Anies. Namun ia tetap menyerahkan persoalan ini ke pihak Bawaslu.
“Izin untuk menghadiri acara itu, bukan untuk berkampanye kan. Kalau itu [acung dua jari] kan kampanye tuh. Ya nggak boleh dong. Orang RT RW aja nggak boleh,” kata politikus PPP ini saat ditemui di
Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/12/2018) siang.

Kemendagri Lebay

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade menilai Kemendagri berlebihan jika menganggap gaya dua jari Anies sebagai bentuk kampanye untuk pasangan nomor urut
02. Sebab dua jari yang diacungkan Anies bisa juga dimaknai sebagai simbol Jakmania (suporter Persija)
“Halah, lebay banget Kemendagri. Dua jari Pak Anies kan bisa saja ke Prabowo, tapi bisa juga ke The Jakmania Persija. Itu mungkin saja,” kata Andre saat dihubungi KaptenBerita, Selasa (18/12/2018) siang.
Menurut Andre, banyak pejabat daerah lainnya yang juga berkampanye terang-terangan untuk kubu Jokowi-Ma’ruf, namun Kemendagri tak mengkritiknya. Andre menilai, Kemendagri tak adil jika hanya
menyoroti gerak-gerik kampanye dari kepala daerah yang mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.
“Kemendagri ini kadang kalau ke Prabowo keras banget. Tapi kalau ada dari Jokowi minim komentar banget. Coba cek itu di Sumatera Barat, Bupati Pesisir Selatan ada kasih dukungan ke Jokowi pakai
seragam dinas.
Ada komentar, nggak, Kemendagri? Enggak kan?” kata Andre.
“Intinya lebay. Kalau ke Pak Jokowi enggak ada komentar, kalau ke Prabowo selalu komentar. Gimana sih,” Andre menambahi.

Potensi Jerat Hukum

Direktur Utama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai tindakan Anies persis dengan apa yang dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam acara International Monetary Fund (IMF) di Bali Oktober lalu.
Saat itu, Luhut dan Sri Mulyani meminta Managing Director IMF Christine Lagarde serta Presiden Bank Dunia Jim Yom Kim untuk berfoto dengan pose salam satu jari.
Menurut Titi, apa yang dilakukan oleh Anies memang dapat dikategorikan sebagai kampanye.
Titi menjelaskan bahwa pada dasarnya kepala daerah boleh melakukan kampanye, tapi dengan ketentuan tertentu.
“Yaitu mengajukan cuti dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara,” kata Titi kepada reporter Tirto, Selasa (18/12/2018) sore.
Titi juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Anies berpotensi melanggar Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Pasal ini menyebutkan bahwa gubernur dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Dalam konteks itu, maka tindakan mengacungkan simbol-simbol citra diri pasangan calon tentu tidak dibenarkan oleh UU Pemilu,” jelasnya. (Klv)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan