Anies-Cak Imin Janjikan Bakal Mudah Punya Rumah, Ini Faktanya

• Pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar targetkan backlog kepemilikan rumah Indonesia capai 8 jt pada 2023 mendatang, padahal sekarang masih tinggi di area tempat 12,7 juta
• Harga properti yang dimaksud terus meningkat, akses pembiayaan terbatas, hingga banyaknya pekerja informal jadi salah satu kesulitan backlog perumahan sulit diturunkan.
•  Backlog menjadi PR berat bagi siapapun presiden juga wakilnya yang mana terpilih nantinya. 

Jakarta – Pasangan akan datang calon presiden (bacapres)- calon calon duta presiden (bacawapres), Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menargetkan berkurangnya backlog kepemilikan rumah Indonesia pada 2029 mampu hanya menjadi 8 jt unit, padahal realitanya orang makin susah beli rumah.

Target kerja yang dimaksud disebut tertuang dalam dalam dokumen visi, misi, juga program Anies-Cak Imin yang tersebut digunakan nantinya akan dijalankan apabila terpilih menjadi Presiden serta Wakil Presiden 2024-2029.

Adapun beberapa jadwal kerja yang mana dimaksud terkait dengan pembangunan hunian atau rumah tertera di dalam dalam dalam Visi “Indonesia Adil Makmur untuk Semua” dan juga juga Misi “8 Jalan Perubahan”.

Membahas tentang backlog, ini merupakan istilah yang digunakan mana merujuk kepada total agregat rumah atau unit perumahan yang dimaksud hal itu belum selesai dibangun atau belum tersedia untuk dihuni. Backlog perumahan mampu diibaratkan antrian panjang bagi orang-orang yang tersebut itu membutuhkan rumah tetapi rumahnya belum tersedia atau belum dibangun.

Artinya semakin banyak backlog maka akan menyebabkan banyak orang kekurangan rumah. Lantas bagaimana realita backlog perumahan pada tempat Tanah Air saat ini?

Realitanya Saat Ini, Backlog Masih Tinggi

Angka backlog kepemilikan rumah dalam Indonesia saat ini masih sangat tinggi, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum kemudian juga Rumah dan juga juga Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai 12,7 juta. Angka backlog ini sulit diturunkan sebab meningkatnya kebutuhan oleh sebab itu pertambahan penduduk dalam dalam tengah keterbatasan lahan kemudian mahalnya suku bunga kredit kepemilikan rumah.

Di perkotaan mencapai 10 jt sementara di dalam tempat pedesaan sebesar 2,7 juta. Angka backlog tak banyak berubah dalam satu dekade terakhir, cuma turun tipis dibandingkan pada 2010 yang mana digunakan tercatat 13,5 jt unit.

Hingga penghujung 2022, total penduduk Indonesia diketahui mencapai 275 jt jiwa yang mana itu berpengaruh terhadap kebutuhan akan hunian. Akan tetapi, backlog masih tinggi, bahkan akan cenderung meningkat 600.000 – 800.000 rumah tangga tiap tahunnya.

Kalkulasi pemerintah kebutuhan rumah baru berkisar antara 820.000 hingga 1 jt rumah per tahunnya, sementara pengembang semata-mata sekadar mampu membangun 400.000 unit per tahun. Defisit besar backlog ini lah yang mana mengakibatkan biaya properti merangkak dengan cepat.

Data Bank Indonesia (BI) tentang indeks tarif properti residensial yang dimaksud mana menanjak signifikan dalam empat tahun tahun terakhir, khususnya tipe kecil kemudian juga menengah.

Peningkatan biaya itu sejalan dengan kebutuhan rumah yang dimaksud dimaksud besar akibat total penduduk yang tersebut dimaksud tinggi, sementara kemampuan developer tak mampu mengikuti.

Akses Pembiayaan Kurang Mendukung

Selanjutnya, sumber pembiayaan yang dimaksud hal itu terbatas menjadi salah satu persoalan dalam memangkas backlog kepemilikan rumah. Menurut data Bank Indonesia, pembiayaan non-perbankan masih menjadi sumber pembiayaan utama untuk proyek properti residensial.

Pada kuartal II-2023, sebesar 72,80% dari total kebutuhan modal pengerjaan proyek perumahan berasal dari dana internal. Sementara itu dari sisi konsumen, prasarana KPR (kredit pemilikan rumah) masih menjadi pilihan utama dalam pembelian properti residensial dengan pangsa sebesar 76,02% dari total pembiayaan.

Foto: Survey Bank Indonesia Sumber Pembiayaan Pengembang lalu Konsumen

Sumber pembiayaan lain terdiri dari penggalangan dana melalui pasar modal ataupun lewat obligasi belum banyak diambil oleh pengembang. Kondisi ini berdampak pada kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi.

Sementara dari sisi konsumen, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi pilihan utama pendanaan dikarenakan memang penghasilannya tak mampu untuk membeli rumah dalam jangka pendek.

Katakan sekadar masyarakat dengan pendapatan minimum sekitar Rp5 juta, apabila menabung sekitar 20% dari pendapatan, yaitu Rp1 jt per bulan, untuk membeli rumah subsidi yang mana yang disebut berkisar Rp150 jt membutuhkan waktu kurang tambahan selama 12 tahun baru bisa jadi jadi beli rumah, padahal dalam rentang waktu hal hal tersebut biaya jual rumah cenderung naik seiring dengan peningkatan inflasi.

Oleh dikarenakan itu, konsumen jadi ketergantungan akan pinjaman untuk membeli rumah. Sayangnya, kondisi ini berisiko pada ongkos pinjaman yang dimaksud yang rentan naik saat suku bunga melesat seperti saat ini.
Akibatnya, pembeli harus menyisihkan uang lebih tinggi besar banyak untuk mencicil KPR. Bagi perbankan, penyaluran kredit perumahan miliki hambatan tersendiri terkait mismatch antara sumber dana perbankan lalu peruntukan pembiayaan.

Mayoritas sumber dana perbankan adalah dana bertenor pendek dari simpanan masyarakat. Sementara itu, proyek pembangunan hingga pelunasan kepemilikan rumah membutuhkan waktu yang digunakan panjang.

Mismatch ini menjadi salah alasan tingginya bunga pinjaman bagi pengembang ataupun pembeli. Hal ini berdampak bagi kemampuan pengembang untuk menambah stok rumah.

Jutaan Pekerja Informal sulit akses KPR
Masalah berikutnya yang tersebut dimaksud menyebabkan backlog sulit turun ada dari jutaan pekerja informal yang mana mana sulit mengakses KPR. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah keseluruhan total pekerja informal dalam dalam Indonesia mencapai 83,34 jt atau 60% dari total pekerja di dalam dalam Indonesia, naik tajam dibandingkan pada 2019 sebesar 57,2%.

Pekerja yang mana mana mencari makan tanpa kehadiran negara ini mempunyai profesi beragam mulai dari ojek online, tukang jualan kaki lima, pekerja lepas industri kreatif, hingga penjual pada pasar.

Mereka tiada dapat mengajukan KPR, sebab bank memohonkan beberapa persyaratan mulai dari SK kepegawaian, slip gaji, serta juga keterangan surat keterangan kerja. Tentu cuma pekerja informal tidaklah ada mempunyai syarat-syarat itu, sebab tak miliki kantor tertentu atau pemberi kerja tetap.
Bank menolak memberikan KPR oleh sebab itu takut resiko debitur dari penghasilan yang digunakan tak menentu, keberlangsungan pekerjaan, risiko gagal bayar, hingga rekening perbankan.

Jutaan Milenial serta juga Gen-Z Terancam Kesulitan Memiliki Rumah

Pekerjaan informal juga sangat kental dengan Gen-Z, lantaran generasi ini banyak memilih pekerjaan tak tetap untuk alasan beragam, seperti tambahan sayang kesehatan mental hingga ingin kebebasan waktu untuk bekerja dari mana saja, atau sering pindah-pindah kerja sehingga sulit memutuskan untuk tinggal menetap dalam jangka panjang.

Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat total generasi Z di tempat area Indonesia mencapai sekitar 75 jt atau sebanyak 27,94% dari total populasi. Sementara itu, generasi milenial sebanyak 69 jt atau 25,87%.

Kelompok milenial juga gen Z biasanya sangat menomorsatukan efisiensi akan membutuhkan hunian yang tersebut dekat ke tempat kerja serta sarana transportasi yang mana memadai.

Akhirnya, banyak generasi Z ini memilih untuk menyewa rumah daripada miliki rumah juga harus menjadi pertimbangan pemangku kebijakan ke depan. Arah kebijakan perumahan ke depan harus memperhatikan keinginan kedua generasi tersebut. Dengan keterbatasan lahan juga semakin mahalnya nilai tukar lahan dalam tempat perkotaan maka diperlukan arah kebijakan yang dimaksud digunakan berfokus pada penyelenggaraan vertical housing dalam tempat perkotaan.

Sarana juga juga prasarana dalam area daerah pemukiman vertical housing harus dibuat semenarik mungkin dari sisi kepraktisan, kedekatan, hingga harga. Pembangunan rumah susun diskon sanggup menjadi alternatif untuk menyerap kebutuhan rumah yang dimaksud hemat tetapi tetap dekat dengan tempat kerja.

Anies-Cak Imin Targetkan Backlog 8 Juta Pada 2029, Program Apa yang dimaksud dimaksud Dijalankan?

Beralih pada target pasangan capres juga cawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan kemudian Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang dimaksud itu menargetkan berkurangnya backlog kepemilikan rumah pada tempat Indonesia pada tahun 2029 sanggup jadi mencapai 8 juta.

Target kerja yang tertuang dalam dokumen visi, misi, serta program Anies-Cak Imin yang itu nantinya akan dijalankan apabila terpilih menjadi Presiden juga Wakil Presiden 2024-2029.

Untuk mencapai hal hal itu ada beberapa jadwal kerja yang hal tersebut terkait dengan pengerjaan hunian atau rumah tertera dalam dalam Visi “Indonesia Adil Makmur untuk Semua” serta Misi “8 Jalan Perubahan”.

Dalam Misi 1, salah satu rencana yang dimaksud mana akan dijalankan adalah memberikan kemudahan akses hunian. Agenda hal itu dijalankan dengan menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, serta dengan tarif terjangkau bagi semua kalangan, termasuk anak muda serta pekerja informal.

Kemudian, menyediakan program KPR bersubsidi bagi umum berpenghasilan rendah, termasuk anak muda yang tersebut mana belum mempunyai rumah, serta menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang tersebut dimaksud terjangkau.

Selanjutnya, terdapat pula jadwal khusus yang dimaksud berisi manfaat bagi 28 kelompok masyarakat, atau disebut dengan 28 simpul kesejahteraan. Salah satunya bagi kelompok generasi Z serta Milenial, yaitu dengan menyediakan minimal 2 jt hunian terjangkau di area tempat pusat kota yang mana terintegrasi dengan transportasi umum.

Sebagai catatan, Anies mempunyai beberapa program perumahan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah program DP 0 rupiah.

Terlepas dari berbagai program yang dimaksud dimaksud akan dijalankan ke depan, untuk mencapai target diperlukan eksekusi yang dimaksud tepat juga cepat kendati secara realita dalam waktu 10 tahun semata backlog sangat lambat untuk turun, jadi target ke 8 jt ini memang menjadi PR berat, bukan belaka untuk paslon Anies-Cak Imin, tetapi ke semua capres-cawapres nantinya yang digunakan digunakan akan terpilih nantinya untuk mampu hanya mengatasi ketimpangan kepemilikan rumah penduduk Indonesia.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]