kaptenberita.com – Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya Indonesia miliki Angkatan Siber, mengingat dunia sudah memasuki era operasi militer melalui internet atau internet of military things (IoMT)/internet of battlefield things (IoBT).
Pada era operasi militer melalui internet ini, kata Bamsoet, operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak sangat sangat dengan lebih besar banyak cepat, tepat, kemudian akurat. Selain itu, peningkatan fungsi perangkat militer juga menjadi lebih tinggi tinggi efektif kemudian juga optimal.
“Indonesia bukan boleh ketinggalan. Karenanya, pembuatan angkatan keempat, Angkatan Siber (AS) sebagaimana diusulkan Lemhannas RI menjadi keniscayaan, sehingga mampu memperkuat Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), juga juga Angkatan Udara AU),” kata Bamsoet sebagaimana dikutip dari keterangan tercatat diterima di tempat area Jakarta, Kamis.
Menurut Bamsoet, internet of military things juga menunjukkan bahwa dunia kian larut menghadapi perang generasi V (G-V) siber dengan berpusat pada data juga informasi. Dia menyebut bahwa sebelumnya dunia mengalami perang G-I yang mana mana dijalani dengan padat manusia, G-II manuver lalu tembakan, G-III padat teknologi, serta G-IV asimetris.
Pada G-1 hingga G-III, sambung Bamsoet, sasarannya pada sektor militer, fisik, serta ekonomi. Pada G-IV sasarannya sektor politik, sedangkan G-V pada sosial juga ideologi.
Menghadapi G-V, Bamsoet menunjukkan Singapura, Jerman, juga Tiongkok sebagai negara yang digunakan telah lama terjadi membentuk Angkatan Siber. Pasukan siber Tiongkok, katanya, diprediksi yang terbesar di area tempat dunia, yakni mencapai 145 ribu personel.
Ketua MPR menilai Indonesia juga penting untuk membentuk Angkatan Siber. Untuk itu, ia menekankan Indonesia perlu mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Mewujudkannya, terlebih dahulu bangsa Indonesia perlu amandemen kelima konstitusi untuk mengubah ketentuan Pasal 10 serta Pasal 30 ayat (3), sehingga TNI tidaklah semata-mata sekali terdiri dari AD, AL, juga AU, melainkan ditambah dengan Angkatan Siber (AS)," ujarnya.
Lebih lanjut, Bamsoet menyebut Indonesia masih rentan terhadap serangan siber. Ia menggambarkan selama Semester I 2023, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan sumber serangan siber terbanyak dibandingkan provinsi lain, yakni mencapai 11,2 jt serangan.
Secara nasional, sambung dia, pada September 2023 tercatat ada sekitar 6 jt serangan siber di area area Indonesia. Kemudian Bamsoet juga menyoroti data alamat protokol internet yang mana digunakan untuk melakukan serangan siber, Indonesia menduduki peringkat ke-11 dunia sebagai kontributor serangan siber terbanyak.
Secara global, tambah Bamsoet, Indonesia menempati posisi kedelapan negara di area dalam dunia dengan jumlah keseluruhan keseluruhan kasus kebocoran data tertinggi di tempat tempat internet, sekaligus menjadi negara dengan tingkat pembobolan data terbanyak se-Asia Tenggara.
“Indeks pertahanan siber Indonesia juga masih sangat lemah, berada dalam area kisaran 3,46 poin, sangat dari indeks rata-rata global sebesar 6,19 poin. Sebagai data pembanding, National Cyber Security Index (NCSI) juga mencatat nilai keamanan siber di tempat dalam Indonesia sebesar 64 persen, menempati urutan ke-47 secara global,” papar dia.
Bamsoet menyarankan kondisi hal itu harus segera diantisipasi agar tidaklah menyebabkan dampak yang dimaksud dimaksud dahsyat. Pasalnya, kekuatan siber yang mana dikendalikan dari sangat jarak jauh mampu melumpuhkan objek vital suatu negara, seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, hingga operasional alutsista militer.
Ia menambahkan, jaringan telekomunikasi lalu internet sebuah negara terhambat total melalui serangan siber, sehingga berdampak pada kacaunya digital perbankan, radar militer maupun penerbangan sipil.
“Saat ini saja, jika kita melaporkan kehilangan handphone, dari kantor pusat mampu jadi langsung di-destruct (dihancurkan), sehingga si pencuri tak bisa saja cuma menggunakan. Karena itu, ke depan saat membeli alat tempur atau sarana prasarana critical infrastructure (infrastruktur penting) dari luar negeri, beberapa coding-nya (pengkodean) harus diganti melalui Angkatan Siber, sehingga pabrikan asalnya tiada lagi punya kendali penuh. Hal ini untuk meminimalisir anasir jahat dari pihak-pihak yang tersebut hal tersebut tak bertanggung jawab,” kata dia.
Bamsoet menyampaikan itu dalam Seminar Nasional HUT ke-78 Perhubungan TNI Angkatan Darat, di tempat dalam Pusat Pendidikan Perhubungan (Pusdikhub) TNI AD, Cimahi, Jawa Barat, Kamis.
Turut hadir dalam seminar itu Dankodiklat TNI AD Letjen TNI Arif Rahman, Kepala Pusat Perhubungan TNI AD Mayjen TNI Nurcahyo Utomo, Deputi II Bidang Operasi Keamanan Siber juga Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel, Komandan Pusat Sandi Dan Siber TNI AD Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie, Ketua Dewan TIK Nasional Iham Habibie, serta Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja.
