Bukan buat Anak Muda, Putusan MK mengenai usia Capres-Cawapres Dinilai Cuma jadi Basis Nepotisme Penguasa

Bukan buat Anak Muda, Putusan MK mengenai usia Capres-Cawapres Dinilai Cuma jadi Basis Nepotisme Penguasa

kaptenberita.com – Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Calon Presiden lalu Wakil Presiden berusia di tempat bawah 40 tahun dengan syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Menurutnya, putusan yang tidaklah memberikan kesempatan kepada anak muda.

Read More

“Kami memandang, apa yang dimaksud terjadi di tempat MK dalam putusan Perkara nomor 90 yang disebut merupakan bentuk Kolusi, Korupsi kemudian Nepotisme yang tersebut terang benderang terjadi. Perkoncoan lalu nepotisme dikerjakan penguasa untuk kepentingan keluarga lalu bukan kepentingan bangsa,” ujar Gufron kepada wartawan, Minggu (5/11/2023).

Bahkan, keputusan MK itu malah bertentangan dengan semangat reformasi yang dimaksud secara tegas menolak reformasi.

Hal ini tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang dimaksud Bersih lalu Bebas Korupsi, Kolusi kemudian Nepotisme, kemudian Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Gedung Mahkamah Konstitusi di area Jakarta, Senin (16/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Gedung Mahkamah Konstitusi dalam Jakarta, Senin (16/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

“Praktik nepotisme antara Penguasa lalu MK ini merupakan bentuk perusakan pada demokrasi lalu hukum di dalam Indonesia yang tersebut tidaklah sanggup dibiarkan,” ucapnya.

Selain itu, Gufron menyebut proses awal pilpres yang diwarnai putusan MK ini tentu akan mencederai proses kontestasi urusan politik yang dimaksud akan dilakukan. Sebab, dari awal kekuasaan sudah menggunakan kekuatannya untuk mengintervensi hukum dalam rangka melanggengkan dinasti politiknya.

“Sulit untuk dapat meraih proses pilpres yang digunakan demokratis lalu hasil yang tersebut demokratis paska putusan MK,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengaku khawatir intervensi kekuasaan pada lembaga negara lain bisa saja hanya kembali terjadi. Jika benar, ia menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi semakin menunjukkan kepada masyarakat dalam upayanya membangun dinasti politik.

“Kondisi kemunduran demokrasi di tempat akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak ada mampu serta tidaklah boleh dibiarkan terus terjadi, mengingat demokrasi merupakan capaian urusan politik yang digunakan diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 serta harus terus dipertahankan,” pungkasnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *