kaptenberita.com – Jakarta – Pengamat kegiatan sektor ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengingatkan bahwa insentif yang tersebut mana ditujukan bagi penanam modal dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebaiknya harus diperhitungkan atau dikalkulasikan secara lebih besar lanjut bijak oleh pemerintah.
"Menurut saya, insentif (bagi investor) juga harus dikalkulasi. Tidak semua insentif itu harus diobral secara jor-joran. Karena insentif yang diberikan secara jor-joran juga bisa saja jadi jadi kurang baik kalau dilihat dari aspek yang mana lain," kata Direktur Eksekutif CORE itu saat dihubungi ANTARA di area dalam Jakarta, Senin.
Faisal menggambarkan poin kemudahan berusaha yang tersebut dimaksud tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023. Dia mengingatkan bahwa ketentuan hak guna bidang perniagaan (HGU), hak guna bangunan (HGB), ataupun hak pakai di tempat dalam atas hak pengelolaan (HPL) Otorita IKN dengan jangka waktu yang mana digunakan panjang juga perlu diiringi dengan pertimbangan dampak lingkungan serta sosial masyarakat setempat.
"Bagaimanapun ini adalah kawasan Ibu Kota Negara yang mana mana sedapat mungkin kita memaksimalkan ownership-nya oleh negara kita sendiri. Jadi insentifnya pun memang perlu dikalkulasi serta diukur secara lebih besar besar bijak. Tidak lantas segala macam insentif itu diobral supaya pemodal masuk," kata dia.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Wakil Dikrektur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai bahwa insentif yang digunakan diberikan pemerintah kepada penanam modal IKN sudah lebih besar banyak dari cukup.
Namun di dalam dalam sisi lain, imbuh dia, pemodal juga akan melihat tingkat permintaan (demand) konsumen terhadap barang maupun jasa sebelum menanamkan modal pada dalam IKN. Oleh sebab itu, penanam modal membutuhkan kepastian jumlah total total penduduk yang dimaksud digunakan menjadi target konsumen. Hal tersebut, menurut Faisal, akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
"Mungkin IKN punya keistimewaan tentang tax holiday dan lain-lain. Tapi kalau di tempat area Jakarta misalnya sudah ada captive market, minus PNS yang tersebut ke IKN mungkin masih sekitar 10 jt orang (di Jakarta), itu masih menarik. Sehingga kompetisinya bagi pemodal dalam situ, apa menariknya IKN berbeda dengan Jakarta saat ini, melebihi Medan saat ini (atau kota-kota lainnya). Itu yang digunakan dimaksud akan menentukan," kata dia.
Untuk menyiasati tantangan tersebut, menurut Eko, maka pemerintah perlu mempercepat penyelenggaraan infrastruktur dasar dalam IKN seperti perumahan, jalan, juga juga teknologi komunikasi. Selain itu, sektor komersial lainnya juga perlu segera dibangun agar penduduk semakin yakin untuk pindah ke IKN.
"Menurut saya, pada posisi hari ini, untuk mendatangkan penanam modal yang mana lebih banyak banyak banyak, terutama yang tersebut komersial atau non-pemerintah, ini butuh bagaimana mempercepat jika orang mau pindah ke situ. Tentu kalau pindah harus ada rumah. Kemudian infrastruktur lainnya, seperti yang digunakan mana paling penting komunikasi kemudian jalan," kata Eko.
