Dari Pembinaan hingga Pangan Murah, Pemprov DKI Tekan Angka Stunting Jakarta

Dari Pembinaan hingga Pangan Murah, Pemprov DKI Tekan Angka Stunting Jakarta

kaptenberita.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya menekan hitungan stunting pada balita. Berbagai program dilaksanakan, dari mengintegrasikan data, intervensi langsung, hingga sosialisasi juga kampanye. 

Stunting alias tengkes merupakan kondisi gagal tumbuh secara normal yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang digunakan terhambat pada anak-anakakibat kekurangan gizi kronis.

Read More

Penurunan bilangan bulat stunting ini juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Targetnya, bilangan stunting nasional turun hingga 14 persen pada 2024. Sementara, pada awal 2023, nomor stunting Jakarta masih berada di dalam bilangan bulat 16 persen.

Kendati demikian, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan memberikan target yang tersebut lebih banyak tinggi untuk Jakarta, yakni pada bawah 10 persen. Pemprov DKI diminta melakukan intervensi lebih banyak ketat kepada kelompok berisiko.

Setelah menjalankan sebagian program, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, pihaknya telah lama menangani 9.000 kasus stunting pada anak-anak pada Ibu Kota. Penanganan juga dikerjakan pada kasus gizi buruk.

“Pemprov DKI terus mencari yang stunting. Total kalau se-Jakarta ada 22 ribu, kurang lebih tinggi 9 ribu sudah selesai. Itu data stunting. Kalau data rawan gizi 23 ribu, selesai 13 ribu. Yang lain masih berlanjut,” jelas Heru di dalam Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat.

Menurutnya, dari sembilan anak yang dimaksud mengalami stunting, lima di area antaranya sudah lulus stunting atau mendapatkan gizi yang tersebut baik. Sedangkan empat anak lain dipastikan segera menyusul akan lulus tengkes, dengan penanganan pemberian gizi yang tersebut tepat.

Karena itu, pihaknya juga menggalakkan program Gerakan Anak Sehat: Bersama Cegah Stunting yang mana diinisasi Kementerian Kesehatan. “Gerakan ini dicanangkan untuk meningkatkan sinergi lintas sektor dan juga memberi wadah yang tersebut mengundang partisipasi rakyat dalam pencegahan stunting sejak dini,” terang Heru pada Balai Kota DKI Jakarta.

Gerakan Anak Sehat yang dimaksud dimulai dalam Jakarta juga berlanjut di dalam provinsi-provinsi lain dijalani dengan membantu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal kepada anak-anak bermasalah gizi yang telah terjadi didata. Selain makanan sehat, diberikan juga edukasi terhadap orang tua agar memperhatikan gizi ibu hamil serta balita.

“Kita terus berikan intervensi agar bisa jadi lulus stunting. Salah satunya, seminggu dua kali kita intervensi dengan memberikan makanan yang bergizi juga susu,” ucap Heru.

Lebih lanjut, Pemprov DKI juga telah lama meluncurkan Program Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting) dalam lima kota lalu satu kabupaten beberapa waktu lalu. Program ini merupakan bentuk pengerjaan habitat penanganan kasus stunting yang digunakan melibatkan pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemprov DKI pun menunjukkan komitmennya memberantas stunting lewat pengucuran anggaran hingga triliunan rupiah. “Langkah konkret dalam penurunan stunting anggarannya Rp 3,53 triliun dan juga realisasinya Rp 1,6 triliun atau 45,59 persen,” kata Heru dalam keterangannya.

Anggaran hal tersebut juga digunakan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting. Dasarnya Keputusan Sekretaris Daerah (Kepsekda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting.

Dana hal tersebut dikucurkan untuk pemberian bantuan merupakan pangan bersubsidi sebesar Rp 794.996.620.661, dari pagu Rp 985.227.407.070 pada Agustus 2023. Realisasi per komoditasnya adalah daging ayam sebanyak 3.091.920 ekor, daging sapi 3.041.984 kilogram, ikan 2.072.551 kilogram, telur ayam 3.142.951 tray, beras 3.231.296 per pak atau 5 kilogram, juga susu UHT (Ultra Hingh Temperature) 2.396.285 karton.

Program pangan ekonomis ini bertujuan untuk memperbaiki gizi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan juga Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu, terdapat sembilan golongan rakyat yang tersebut menjadi penerima.

Di antaranya siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), pemegang Kartu Lansia Jakarta (KLJ), penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dimaksud tidaklah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selanjutnya, pekerja atau buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun dengan kriteria berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang dimaksud membidangi urusan perumahan rakyat, guru serta tenaga kependidikan non-PNS, serta pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Heru pun mengungkapkan, pihaknya kerap melakukan kampanye dan juga sosialisasi lewat berbagai webinar pencegahan stunting dengan target peserta empat kategori, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu mempunyai bayi bawah dua tahun (baduta), serta ibu yang digunakan miliki balita.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan, percepatan penurunan stunting dijalani dengan melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai dari penanganan kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, sampai ekonomi.

Pemprov DKI menjalin kerja serupa pula dengan berbagai sektor pemerintah, lembaga swasta, organisasi nonpemerintah, serta masyarakat. Kerja serupa ini melakukan konfirmasi pendekatan yang dimaksud terkoordinasi dan juga efektif dalam mengatasi kesulitan stunting.

“Tujuan program ini secara signifikan mengurangi tingkat stunting pada anak-anak yang mana akan berdampak positif terhadap kesehatan, pendidikan, lalu perkembangan mereka itu secara keseluruhan,” pungkas Ani.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *