DJP Riau himpun penerimaan pajak Rp17, 5 triliun hingga September 2023

DJP Riau himpun penerimaan pajak Rp17, 5 triliun hingga September 2023
Capaian penerimaan Kanwil DJP Riau jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 9,47 persen

kaptenberita.com – Pekanbaru – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp17,5 triliun mulai Januari hingga September 2023 yang tersebut mana meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

"Capaian penerimaan Kanwil DJP Riau jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 9,47 persen," kata Kepala Kantor Wilayah DJP Riau, Ahmad Djamhari dalam tempat Pekanbaru, Sabtu.

Dia mengatakan saat ini capaian sudah 79,4 persen dari target tahun 2023 ini yang tersebut digunakan Rp22,138 triliun. Sektor industri pengolahan, lanjutnya, berkontribusi terbesar dengan realisasi netto Rp4,85 triliun kemudian tumbuh 29,87 persen.

"Pertumbuhan ini karena kenaikan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan," ungkapnya.

Di sisi lain, penghasilan dari sektor perdagangan lalu pertanian untuk Wajib Pajak Sawit didominasi oleh Wajib Pajak penjual pengumpul sawit yang dimaksud penerimaan Pajak Pertambahan Nilainya sedikit berubah akibat perubahan nilai tukar jual Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang digunakan signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Selanjutnya dari sisi kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sudah terkumpul sebanyak 386.024 SPT sampai dengan September 2023.

SPT yang tersebut digunakan terkumpul yang tersebut disebut terdiri atas 20.823 SPT Wajib Pajak Badan, 314.366 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan juga juga 20.835 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

"Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, SPT yang dimaksud digunakan terkumpul mengalami pertumbuhan sebesar 19,12 persen," katanya.

Kemudian, mulai tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan juga juga Wajib Pajak Instansi Pemerintah maka format baru NPWP sudah pernah resmi berlaku.

Ada 3 format NPWP terbaru, pertama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang digunakan mana merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penduduk adalah warga negara Indonesia lalu orang asing yang digunakan bertempat tinggal pada Indonesia.

Kedua, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak Badan kemudian Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan NPWP format 16 (enam belas) digit.Ketiga, bagi Wajib Pajak Cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.

"Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.go.id kemudian mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan kemudian layanan lain yang dimaksud dimaksud membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format terbaru," katanya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *