kaptenberita.com – TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap Gibran Rakabuming Raka telah lama mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP dan yang dimaksud bersangkutan sudah pamit.
“Ya sudah. Jadi, sudah diselesaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sebab Mas Gibran ‘kan menerima KTA dari DPC Kota Surakarta sehingga bukan lagi beranggota PDI Perjuangan oleh sebab itu sudah pamit,” kata Hasto di area Denpasar, Bali, Sabtu, 4 November 2023.
Selain Gibran telah terjadi berpamitan, kata dia, secara perundang-undangan telah terjadi dikatakan bahwa calon presiden kemudian calon perwakilan presiden diusung oleh partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai politik.
“Ini ‘kan berbeda dengan undang-undang tentang partai kebijakan pemerintah sehingga otomatis ketika seseorang sudah dicalonkan partai lain, ya, otomatis KTA-nya bukan boleh rangkap,” kata Hasto yang mana ditemui usai deklarasi dukungan Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali.
Hasto menegaskan pula bahwa dilarang seseorang menjadi anggota pada dua partai politik, bahkan termasuk Gibran putra sulung Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
“Memangnya akibat menjadi anak pejabat lalu boleh KTA-nya tiga? ‘Kan tiada boleh, ini undang-undang, ini konstitusi. Jadi, pamitnya sudah diterima,” tegasnya.
Hasto harap MK jadi benteng konstitusi
PDIP saat ini sedang menunggu keputusan berikutnya pascaputusan MK menyetujui gugatan batas usia yang memberi jalan bagi Gibran mengikuti kontestasi lantaran pernah menjadi kepala daerah.
Hasto berharap MK menjadi benteng konstitusi. Maka dari itu, sejak awal presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri membangun lembaga itu di dalam Istana agar selalu ingat dengan sikap kenegarawan yang tersebut harus diambil para hakim.
“Ketika itu dilanggar, bahkan ada jalan pintas, malah pengaduan yang mana informasinya belaka belum ditanda tangan tetapi diproses, ini menunjukkan suatu jalan pintas yang tersebut indikasinya akan mematikan demokrasi,” kata Hasto.
Selanjutnya: Puan: Dulu pernah saudara kita
