kaptenberita.com –
Jakarta – Bank of Japan (BoJ) memutuskan menahan suku bunga jangka pendek pada hitungan -0,1% lalu imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun pada tempat sekitar 0% yang dimaksud yang disebut ditetapkan berdasarkan pengendalian kurva imbal hasil (Yield Curve Control/YCC).
Dilansir dari CNBC International, BoJ memberikan lebih tinggi lanjut banyak fleksibilitas dalam kebijakan pengendalian kurva imbal hasil, mengubah istilah yang digunakan mana digunakan untuk menggambarkan batas atas imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun.
Dalam rilisnya, BoJ mengatakan tingkat target imbal hasil Japanese Government Bond (JGB) 10-tahun akan dipertahankan pada 0%, namun akan menggunakan batas atas 1% “sebagai referensi.”
Fleksibilitas ini menjadi senjata baru bagi BoJ untuk menarik kembali penanam modal asing kemudian menjaga imbal hasil.
Dalam rilisnya, BoJ mengatakan tingkat target imbal hasil Japanese Government Bond (JGB) 10-tahun akan dipertahankan pada 0%, namun akan menggunakan batas atas 1% “sebagai referensi.”
Sebagai catatan, pada Juli 2023, BoJ secara efektif memperluas rentang target imbal hasil JGB 10-tahun sebesar 50 basis poin menjadi 1% dalam kedua sisi. Namun, bank yang dimaksud mengindikasikan akan berkomitmen untuk membiarkan imbal hasil berfluktuasi dalam kisaran sekitar plus kemudian minus 0,5 poin persentase dari tingkat target 0% yang dimaksud mana ditetapkan pada bulan Desember 2022.
Dewan bank menyetujui langkah hal yang disebut dengan ucapan 8-1 juga belaka sekadar anggota dewan BoJ Toyoaki Nakamura yang digunakan mana berbeda pendapat. Rilis yang menjelaskan bahwa meskipun Nakamura menyokong peningkatan fleksibilitas YCC, ia berpandangan bahwa hal ini tambahan tinggi baik dijalankan semata-mata sekali setelah mengkonfirmasi peningkatan total perusahaan yang tersebut mana memperoleh kekuatan dari survei kementerian keuangan Jepang.
Selain itu, BoJ juga meningkatkan perkiraan inflasi Jepang dibandingkan dengan laporannya pada bulan Juli.
Laporan ini mencatat bahwa hal ini terutama disebabkan oleh dampak kenaikan biaya pass-through yang mana berkepanjangan, yang dimaksud disebabkan oleh kenaikan biaya impor pada masa lalu juga kenaikan biaya minyak mentah baru-baru ini.
Perkiraan inflasi inti dinaikkan menjadi 2,8% dari 2,5% pada tahun fiskal 2023, kemudian juga dinaikkan menjadi 2,8% lalu juga 1,7% masing-masing untuk tahun fiskal 2024 kemudian 2025. Sementara perkiraan sebelumnya adalah 1,9% untuk tahun 2024 juga 1,6% untuk tahun 2025. Tahun fiskal Jepang berlangsung dari bulan April hingga Maret.
BoJ mengatakan terdapat “ketidakpastian yang tersebut hal itu sangat tinggi” seputar perekonomian dan juga juga pasar keuangan di tempat area dalam juga luar negeri, sehingga menyimpulkan bahwa “pantas” untuk meningkatkan fleksibilitas dalam kebijakan YCC.
Di sisi lain, imbal hasil JGB tenor 10 tahun saat ini berada pada hitungan 0,95% yang tersebut merupakan posisi tertinggi sejak Maret 2012 atau 11 tahun terakhir. Tingginya imbal hasil itu mengindikasikan bahwa penanam modal relatif keluar dari pasar obligasi Jepang kemudian menimbulkan biaya obligasi turun.
Keluarnya penanam modal asing bersamaan dengan melemahnya yen Jepang terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang mana mana terus mengalami depresiasi. Dalam 10 tahun terakhir, yen Jepang mengalami depresiasi sekitar 52,85% juga secara year to date/ytd, yen Jepang melemah sebesar 15%.
Dampak Kebijakan BOJ ke RI
Jepang sebagai negara maju menjadi negara yang mana sangat dicermati pelaku pasar, khususnya perihal kebijakan suku bunga maupun obligasi.
Sebagai negara maju, rating yang dimaksud tinggi, juga risiko yang dimaksud kecil menyebabkan setiap kenaikan yield obligasi akan menarik pelaku pasar serta berdampak kepada minat pemodal Jepang dalam membeli obligasi negara lain, termasuk Surat Berharga Negara (SBN). Pasalnya, Jepang adalah salah satu penanam modal terbesar bagi SBN atau kreditur pinjaman luar negeri Indonesia.
Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan Jepang menjadi salah satu kreditur terbesar bahkan sejak 2013 hingga sekarang.
Data Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) pada 2013 mencatat Jepang sebagai pemberi pinjaman sebesar US$32,82 miliar kemudian terus mengecil pada Januari 2023 (data sementara) tercatat menjadi sebesar US$24,36 miliar serta pada Agustus 2023 (data sangat sementara) menjadi US$22,91 miliar.
Jika dilihat dari sisi porsinya, Jepang sebagai kreditur utang Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2013.
Pada 2013, tercatat porsi Jepang sebagai kreditur sebesar 20,12% terhadap total Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yakni sebesar US$163,12 miliar. Sementara pada Agustus 2023 porsi Jepang mengecil menjadi semata-mata sebesar 11,63% dari total ULN Indonesia.
Pemerintah juga menerbitkan obligasi khusus berdenominasi yen atau Samurai bond. Pemerintah pertama kali menerbitkan Samurai Bonds pada17 Juli 2009.
Pada penerbitan tahun ini, pemerintah menarik utang senilai JPY 104,8 miliar. Samurai bond diterbitkan dalam empat tenor yakni 3-,5-,7-, kemudian 10 tahun.
Tenor 3 tahun dibanderol dengan kupon 0,74% sementara tenor 5 tahun sebesar 0,98%.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal juga menunjukkan Jepang masih menjadi salah satu penanam modal terbesar. Total pembangunan perekonomian Jepang ke Indonesia mencapai US$ 3,26 miliar pada Januari-September 2023. Jepang ada di dalam area urutan empat dalam bawah Singapura, China, serta Hong Kong.
Dengan besarnya peran Jepang di tempat area pasar SBN serta investasi modal langsung Indonesia maka kebijakan BoJ perlu dicermati. Bila imbal hasil dalam Jepang makin menarik maka ada risiko penarikan dana penanam modal Jepang dari Indonesia ke Negeri Sakura.
Jepang juga akan mampu menarik tambahan banyak penanam modal dengan imbal hasil tinggi sehingga penanam modal sanggup beralih ke Negeri Sakura serta juga meninggalkan pembangunan dunia usaha pada negara lain, seperti Indonesia.
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
