Kawasan Wisata di tempat Yogyakarta Perlu Steril dari Baliho Politik? Begini Kata Bawaslu

Kawasan Wisata di area tempat Yogyakarta Perlu Steril dari Baliho Politik? Begini Kata Bawaslu

kaptenberita.com – Yogyakarta – Menjelang perhelatan pilpres 2024 beberapa alat peraga kampanye terutama yang berbentuk baliho berukuran kecil hingga besar tampak mewarnai berbagai sudut Yogyakarta.

Pantauan Tempo, baliho kebijakan pemerintah itu tak sekadar di dalam ruang masyarakat perkotaan, namun juga dipasang di area jalur kawasan wisata seperti area jalan lintas selatan Kabupaten Bantul, yang dimaksud berdekatan beberapa wisata pantai.

Read More

Umi Illiyana, Kepala Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat serta Humas Bawaslu DIY, mengatakan penertiban alat peraga kampanye di tempat sebuah wilayah termasuk tempat wisata merupakan kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

“Pemerintah daerah melalui Satpol PP (satuan polisi pamong praja) dapat menertibkan alat peraga kampanye yang digunakan dinilai melanggar peruntukan kawasan yang dimaksud diatur pemerintah,” kata Umi pada Sabtu, 4 November 2023.

Umi menuturkan dalam peraturan yang tersebut biasanya diterbitkan pemerintah daerah, masing-masing akan mengatur peruntukan kawasan itu apakah perlu steril dari alat peraga kampanye atau tidak. Juga apakah keberadaan alat peraga kampanye itu membahayakan pengguna jalan atau tidak.

Satu contoh, Kota Yogyakarta miliki peraturan wali kota nomor 71 tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Alat-alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta. 

Dalam pasal 7 aturan itu, semua jenis alat-alat peraga kampanye dilarang dipasang dalam ruas Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan A. Yani, Jalan Trikora, Jalan Suroto, Jalan Jenderal Sudirman, serta Jalan Urip Sumoharjo.

Alat peraga kampanye lewat aturan itu juga dilarang dipasang dalam kawasan Titik Nol Kilometer (ke timur sampai dengan gunungan runing tex, juga ke barat sampai dengan bangunan terakhir Gedung Agung). Baliho kebijakan pemerintah juga dilarang di area tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, juga kantor-kantor pemerintah.

“Kami dari Bawaslu sifatnya cuma memberi rekomendasi, tindakan penertiban sepenuhnya pada pemerintah daerah sesuai aturan yang digunakan dimiliki daerah,” kata Umi.

Bawaslu DIY, akan melakukan penindakan lebih besar pada konten dari alat peraga kampanye itu. Misalnya jika dalam isinya alat peraga itu sudah memuat hal-hal yang dimaksud masuk pelanggaran kampanye pemilu, masa kampanye, serta lainnya. 

“Meskipun kami juga menerima aduan baliho yang tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan seperti dalam Kabupaten Gunungkidul, itu kami lakukan persuasif, memohonkan partai kebijakan pemerintah atau calon legislatif yang digunakan memasang menurunkannya sendiri, sebelum meneruskan ke pemerintah daerah untuk penertiban,” kata dia. 

Kepala Bidang Penanganan Darurat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Lilik Andi Aryanto sebelumnya mewanti-wanti agar pemasangan baliho kebijakan pemerintah atau alat peraga kampanye lain memperhatikan aspek keamanan agar bukan membahayakan pengguna jalan.

Terutama jika terjadi cuaca buruk seperti angin kencang atau hujan deras yang tersebut berpotensi muncul selama pancaroba.

“Jangan sampai baliho itu roboh sehingga membahayakan pengguna jalan maupun orang-orang yang mana ada di tempat sekitarnya,” kata dia.

Parpol atau tim peserta pemilu, ujar Lilik harus turut memperhatikan keselamatan warga mengingat pernah ada kejadian reklame yang tersebut ambruk akibat angin kencang.

PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor: Enam Hiburan Menarik Kotabaru Avond Feest Awal November Ini pada Yogyakarta

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *