Malang, Jawa Timur – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan juga juga Keamanan Mahfud MD mengharapkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sanggup memberikan putusan terbaik terkait dugaan pelanggaran kode etik untuk demokrasi di dalam area Indonesia.
Dalam kunjungan kerja dalam tempat Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, Mahfud mengatakan bahwa putusan yang tersebut dimaksud akan dibacakan MKMK tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran demokrasi sehat dalam Indonesia.
"Saya membantu Pak Jimly (Ketua MKMK), para akademisi, pecinta konstitusi, lalu juga demokrasi agar memutus ini dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi kita yang dimaksud sehat," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan putusan MKMK yang digunakan diharapkan mampu segera dibacakan pada pekan depan. Paling lambat Selasa (6/11). Ia berharap putusan yang mana akan dibacakan MKMK hal itu menjadi putusan terbaik,
Terkait dengan putusan MKMK apakah akan berlaku surut atau tidak, Mahfud MD masih menunggu keputusan. Ia tidaklah ingin mengeluarkan pendapat terlebih dahulu pada luar sidang dan sebelum pembacaan putusan.
"Nanti, menunggu Pak Jimly dulu. Tidak boleh berpendapat dalam luar sidang," katanya.
Sebelumnya, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa putusan MKMK terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim MK akan berdampak pada pendaftaran calon pasangan calon presiden kemudian perwakilan presiden.
Putusan MKMK akan dibacakan sebelum penetapan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden juga Wakil Presiden 2024 pada 13 November 2023. MKMK menyatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas minimal usia capres cawapres harus dikawal h MKMK agar ada kepastian.
MKMK telah terjadi terjadi melakukan panggilan kepada Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik sebagai hakim konstitusi. Anwar diperiksa terkait putusan perkara Nomor 90/PPU/XXI/2023 tentang batas usia minimal capres serta cawapres.
Dari 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang dimaksud dimaksud diterima MKMK, sebanyak satu puluh pada antaranya ditujukan kepada Anwar Usman. MKMK akan mempercepat putusan atas dugaan pelanggaran kode etik itu pada 7 November 2023.
