kaptenberita.com –
Jakarta – Seiring perkembangan teknologi, penjahat siber pun makin banyak bermunculan. Modusnya beragam untuk mengelabui korban.
Paling santer akhir-akhir ini adalah penjahat siber yang dimaksud mana menyandera data dan juga juga minta tebusan. Biasanya yang digunakan jadi target adalah institusi pemerintah serta perusahaan.
Untuk melawan aksi para penyandera data, 40 negara sepakat tak akan membayar tebusan jika kena serangan ransomware.
Mereka tergabung dalam aliansi yang mana digunakan dipimpin Amerika Serikat (AS). Seorang pejabat senior pada Gedung Putih menyatakan, aliansi itu mengambil tindakan dalam upaya menghilangkan mekanisme pendanaan para peretas.
Inisiatif Penanggulangan Ransomware Internasional muncul ketika total serangan ransomware meningkat di dalam dalam seluruh dunia. AS merupakan negara yang dimaksud mana paling terkena dampaknya, dengan 46% serangan serupa terjadi.
“Selama masih ada uang yang dimaksud mana mengalir ke penjahat ransomware, ini adalah permasalahan yang mana akan terus berkembang,” kata Anne Neuberger, perwakilan penasihat keamanan nasional AS di area tempat pemerintahan Biden untuk bidang siber lalu juga teknologi baru, dikutip dari Reuters, Rabu (1/11/2023).
Dalam serangan ransomware, peretas mengenkripsi sistem organisasi kemudian juga memohon pembayaran uang tebusan sebagai imbalan untuk membuka kunci sistem tersebut.
Seringkali merekan juga mencuri data sensitif kemudian menggunakannya untuk memeras korban serta membocorkannya dalam forum online jika tidaklah membayar uang tebusan yang dimaksud diminta.
Meskipun ratusan perusahaan menjadi korban setiap tahunnya, serangan tingkat tinggi dalam area AS terjadi dalam dua bulan terakhir terhadap operator kasino MGM Resorts International kemudian pembuat barang pembersih Clorox. Kedua perusahaan belum sepenuhnya pulih dari gangguan tersebut.
Inisiatif baru yang dilaksanakan oleh aliansi ini bertujuan untuk menghilangkan pendanaan para penjahat melalui pembagian informasi yang dimaksud digunakan lebih besar besar baik tentang rekening pembayaran tebusan.
Dua media berbagi informasi akan dibuat, satu oleh Lituania lalu satu lagi oleh Israel dan juga juga UEA.
Negara-negara mitra akan membagikan “daftar hitam” melalui Departemen Keuangan AS yang digunakan itu akan mencakup informasi tentang dompet digital yang tersebut dimaksud digunakan untuk memindahkan pembayaran ransomware, kata Neuberger.
Dia menambahkan bahwa upaya hal itu akan menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis blockchain dengan tujuan untuk mengidentifikasi dana terlarang.
Volume pembayaran kripto ke hacker ransomware mencapai rekornya menjadi yang tersebut terbesar kedua, kata perusahaan analisis blockchain Chainalysis pada bulan Juli.
Artikel Selanjutnya Joe Biden Blokir 42 Perusahaan China Gegara Bantu Putin
