kaptenberita.com – Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta-minta kepala daerah terus menjaga nomor inflasi dengan melakukan koordinasi bersama Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta juga Satgas Pangan di tempat tempat tingkat daerah.
“Seluruh kepala daerah tolong koordinasi dengan Bulog, kalau ada stoknya jangan disimpan, tapi didistribusikan. Ada beberapa temuan disimpan, tak terdistribusi, akibatnya (beras) langka serta (harganya) naik,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di tempat dalam Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin.
Berdasarkan data yang dimaksud digunakan dimiliki Kemendagri, biaya barang juga jasa relatif terkendali. Dia menyebutkan inflasi pada Oktober 2023 secara year-on-year berada di area area nomor 2,56 persen.
Adapun bilangan inflasi secara month-to-month sebesar 0,17 persen atau mengalami penurunan melebihi bulan lalu sebesar 0,19 persen. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi secara nasional relatif terkendali.
Namun, bilangan inflasi dalam area masing-masing daerah masih beragam, merentang dari terendah sebesar 1,1 persen hingga tertinggi 5 persen. Untuk itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan upaya pengendalian, terutama yang mana dimaksud inflasinya pada dalam atas rerata nasional.
“Tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kepala daerah koordinasi dengan BPS kabupaten/kota, merek punya data lengkap, akibat yang dimaksud disampaikan oleh BPS tadi itu Beliau sudah menganalisis bilangan nasional, substansi mentahnya dari tiap BPS kabupaten/kota. Jadi sebetulnya Bapak/Ibu kepala daerah sanggup potong jalur langsung ke BPS masing-masing yang hal tersebut setiap bulan juga menyebabkan miliki angka,” ujarnya.
Dia menambahkan koordinasi kepala daerah dengan BPS ini penting. Terlebih pihak BPS bekerja hingga masuk ke pasar-pasar kemudian distributor-distributor dalam rangka memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Selain itu, dirinya menggalakkan kepala daerah agar menggerakkan Satgas Pangan dalam daerah masing-masing.
“Padahal kita minta sebetulnya kepala daerah juga menggerakkan Satgas Pangan-nya, kemudian saya tahu Satgas Pangan Polri menggerakkan seluruh jajaran Polda kemudian seluruh jajaran Polres. Beliau punya data juga. Nah ini kita buat jadi cross checking data, dari berbagai instansi untuk mendapatkan informasi akurat di area dalam lapangan,” jelas Tito.
Selain itu, ia juga memacu kepala daerah melakukan gerakan pasar murah, termasuk pada lokasi yang dimaksud yang belum dijamah oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Pihaknya juga meminta-minta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri mengecek Pemda mana cuma yang mana dimaksud belum maupun yang yang telah terjadi terjadi melakukan gerakan pasar murah. Nantinya, Pemda akan diberikan penghargaan juga sanksi sesuai kinerja yang digunakan itu dilakukan.
“Kalau dihubungi, Badan Pangan [akan] bantu, tambahan lanjut hebat lagi kalau rekan-rekan juga bergerak melakukan gerakan pasar terjangkau bukan hanya sekali belaka sekali dari Badan Pangan, dengan BTT masing-masing atau Bansos reguler masing-masing, dari anggaran yang digunakan ada,” pungkasnya.
