Jakarta –
Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Dulur Ganjar Pranowo (GNP) Charles Siahaan menyebut demokrasi di dalam tempat Indonesia perlu disandarkan pada hukum yang dimaksud sudah disepakati bersama.
"Kita sudah memilih menjadi negara demokrasi. Dengan demikian hukum menjadi bagian yang mana digunakan tiada sanggup lepas dari politik, bagaikan kerangka kemudian daging," kata Charles dalam konferensi pers DGP pada area Rumah Aspirasi Ganjar Presiden, Jakarta, Sabtu (5/11).
Dalam berdemokrasi, lanjut Charles, hukum perlu ditegakkan agar tak terjadi kekacauan yang hal itu merugikan masyarakat.
"Karena dapat dibayangkan kalau kita tidaklah berpatokan dengan hukum dalam berdemokrasi, itu kacau. Tujuan kita tak akan tercapai," tambah Charles.
Menurutnya, keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi dalam tempat suatu negara demokrasi.
"Ketika berpotensi terjadi kaos (kekacauan), kita jangan lupa, ada adigium atau asas yang dimaksud berkata bahwa keselamatan rakyat itu hukum tertinggi," ujarnya.
Ia berharap pemangku kebijakan termasuk presiden dapat menjadikan keselamatan penduduk sebagai hukum tertinggi.
"Politik itu seni mencapai tujuan, tapi di dalam area negara demokrasi, urusan urusan politik harus melekat dalam dalam koridor hukum," katanya.
