Rencana Indonesia Hutankan Kembali 200.000 Hektare Kebun Kelapa Sawit Disorot Media Asing

Rencana Indonesia Hutankan Kembali 200.000 Hektare Kebun Kelapa Sawit Disorot Media Asing

kaptenberita.com – Jakarta – Sekitar 200.000 hektare perkebunan kelapa sawit yang tersebut ada di tempat kawasan yang ditetapkan sebagai hutan di dalam Indonesia akan dikembalikan ke negara untuk diubah kembali menjadi hutan. Pernyataan ini disampaikan pejabat pemerintah Indonesia pada Selasa malam.

Mengutip media asing, Reuters, Kamis 2 Oktober 2023, Indonesia, produsen lalu eksportir minyak sawit terbesar dalam dunia, mengeluarkan peraturan pada tahun 2020 untuk mengatur legalitas perkebunan yang dimaksud beroperasi pada kawasan yang dimaksud seharusnya merupakan hutan, yang tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dalam sektor tersebut.

Read More

Para pejabat mengatakan langkah-langkah hal itu diperlukan lantaran beberapa perusahaan telah terjadi merawat lahan hal itu selama bertahun-tahun, meskipun kelompok-kelompok lingkungan hidup sudah menyerang pemerintah lantaran memaafkan perambahan hutan di area masa lalu.

Perusahaan harus menyerahkan dokumen lalu membayar denda untuk mendapatkan hak budidaya di area perkebunan dia paling lambat tanggal 2 November 2023, sesuai aturan.

Meskipun 3,3 jt hektare dari hampir 17 jt hektare perkebunan kelapa sawit pada negara ini ditemukan di tempat dalam hutan, semata-mata pemilik perkebunan dengan luas gabungan 1,67 jt hektar yang telah lama teridentifikasi, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan serta Lingkungan Hidup Bambang Hendroyono kepada wartawan.

Pemerintah masih mengkatalogkan pohon-pohon mana yang ditemukan di dalam hutan produksi yang dimaksud ditetapkan, yang dimaksud berarti pemiliknya harus membayar denda tetapi mereka itu dapat terus menyetorkan pohon palem, lalu pohon-pohon palem mana yang tersebut berada dalam kawasan lindung juga harus dikembalikan kepada negara, katanya.

Ia memperkirakan sekitar 200.000 hektar lahan akan dikembalikan kemudian jumlah total hal tersebut mungkin akan bertambah.

“Yang berada di area hutan lindung lalu hutan konservasi, pemerintah ingin memulihkannya setelah mereka itu membayar denda,” kata Bambang seraya menambahkan bahwa hal ini akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Politik, Hukum lalu Keamanan Mahfud MD mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan kelapa sawit yang tersebut menggunakan lahan secara ilegal setelah batas waktu pada hari Kamis berlalu.

Indonesia telah dilakukan meluncurkan beberapa program untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit yang dimaksud sangat besar, dalam tengah kritik dari para aktivis lingkungan hidup mengenai dampak tanaman ini terhadap deforestasi.

Tahun lalu merekan memulai audit skala industri, diikuti dengan peluncuran gugus tugas yang bertujuan menjamin perusahaan membayar pajak yang tersebut tepat pada tahun ini.

Selalu update info terkini. Simak breaking news juga berita pilihan dari Tempo.co dalam kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *