kaptenberita.com – Jakarta – Lembaga Survei Populi Center merilis hasil sigi terbaru merekan mengenai dinasti politik. Survei dijalani setelah putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon perwakilan presiden untuk Prabowo.
Pencalonan Gibran ini pun memunculkan isu dinasti urusan politik akibat Jokowi dianggap tengah menyiapkan sang anak untuk jadi delegasi presiden. Apalagi perjalanan Gibran menjadi cawapres Prabowo melalui Mahkamah Konstitusi yang mana memutus tentang batas usia capres-cawapres 40 tahun dengan tambahan frasa atau pernah menjadi kepala daerah. Saat itu MK masih dipimpin Anwar Usman, paman dari Gibran.
Populi lewat surveinya memperlihatkan hasil bahwa sebanyak 62,1 persen publik masih mampu menerima praktik dinasti politik.
“Terkait persepsi terhadap dinasti urusan politik sebesar 62,1 persen publik menyatakan mampu menerima praktik dinasti politik,” kata peneliti Populi Center Hartanto Rosojati, pada kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 9 November 2023.
Kemudian kata Hartanto, publik yang menerima praktik dinasti kebijakan pemerintah itu terbagi menjadi dua kategori yakni bisa jadi menerima sebanyak 15 persen serta biasa sekadar sebanyak 46,3 persen.
Adapun mereka yang mana tidak ada mampu menerima praktik dinasti mencapai 27,4 persen. Kategorinya terbagi kurang bisa saja diterima 18,9 persen lalu sangat bukan bisa jadi diterima 9,2 persen. Sedangkan sisa lainnya 10,5 persen tidaklah menjawab lalu tidak ada tahu.
Hartanto mengatakan survei ini ingin menangkap bagaimana persepsi rakyat mengenai dinamika kebijakan pemerintah usai tiga pasang calon mendaftar ke KPU sebagai peserta Pemilihan Presiden kemudian Wakil Presiden tahun 2024.
Juru bicara Anies Baswedan Andi Sinulingga menanggapi persoalan tingginya rakyat yang tersebut masih menerima praktik dinasti kebijakan pemerintah yaitu 62,1 persen. Menurut dia, hasil survei butuh perbandingan.
“Ya itu kan hasil surveinya Populi, sebagai hasil ilmiah kita hormati itu. Tapi ada item ilmiah yang mana mengatakan sebaliknya,” kata dia dalam diskusi hasil survei tersebut.
Dari dinamika yang ada, Andi menilai penduduk punya pandangan yang bermacam-macam. “Ada barang ilmiah yag mengatakan bermasalah, penduduk menolak. Ada produk-produk ilmiah yang mengatakan tidaklah ada penolakan, menganggap biasa saja,” kata dia.
Andi mengatakan perbedaan sikap di tempat warga perihal praktik dinasti urusan politik ini dapat dilihat langsung. Dirinya mengklaim selain sebagai politikus serta pengama tgelombang penolakan dapat dilihat bukan sebatas detai-detail angka.
“Mengamati peristiwa urusan politik sehari-hari kita lihat itu. Bahkan sampai dengan angka-angka yang dimaksud detail kita simpan dalam kepala kita,” katanya.
Andi menyebutkan riset yang tersebut benar itu bisa jadi kuantitatif atau kualitatif, sehingga hasilnya sanggup dijadikan acuan dan juga pegangan.
Populi menggelar survei nasional ini mulai 29 Oktober hingga 5 November 2023. Adapun sampel respondennya tersebar secara proporsional pada 38 provinsi Indonesia, termasuk 4 daerah otonomi baru di tempat Papua.
Survei ini mengambil data dengan melakukan wawancara tatap muka menggunakan aplikasi survei Populi Center terhadap 1.200 responden.
Metode yang mana digunakan adalah sampling acak bertingkat (multistage random sampling) dengan Margin of Error (Mo) diperkirakan 2,83 persen, serta tingkat kepercayaan 95 persen.
Pilihan Editor: TKN Bantah Tuduhan Pencalonan Gibran Melalui Proses yang mana Cacat
