kaptenberita.com – Jakarta – Sejumlah pegiat kemanusiaan juga hak asasi manusia (HAM) serta beberapa pemuka agama menyerukan pesan damai untuk Papua juga mengajukan permohonan Pemerintah RI bersama kelompok-kelompok yang mana dimaksud berkonflik untuk menjajaki kembali kemungkinan berdialog untuk mengakhiri ketegangan pada Bumi Cendrawasih.
Para tokoh itu, yang tersebut berkumpul dalam Jakarta, Kamis, menilai proses dialog lalu penjajakan untuk berdamai itu perlu dilanjutkan kembali, yang tersebut mana dalam prosesnya perlu ada penengah yang digunakan mana terpercaya lalu netral.
"Dengan ini kami menyerukan kepada Pemerintah (Indonesia) serta juga para pihak yang mana digunakan berkonflik di area tempat Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damai. Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang dimaksud dimaksud terpercaya, imparsial, termasuk tokoh nasional serta para pemimpin perempuan, agama serta adat Papua demi membangun kepercayaan lalu keyakinan untuk adanya penjajakan dialog," kata Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid saat acara pernyataan sikap Seruan Damai untuk Papua pada Jakarta, Kamis.
Sikap kemudian pernyataan yang tersebut mirip turut disampaikan oleh tokoh-tokoh lainnya yang mana dimaksud hadir dalam acara itu, yaitu Franz Magnis Suseno, Prof. Makarim Wibisono, Marzuki Darusman, Alissa Wahid, Pdt. Gomar Gultom, Prof. Abdul Mu’ti, juga Mgr. Siprianus Hormat.
Konflik serta ketegangan pada dalam Papua, meskipun tidaklah meluas ke seluruh wilayah, sampai saat ini masih terjadi pada area beberapa daerah, antara lain pada Yahukimo (Provinsi Papua Pegunungan), Pegunungan Bintang (Papua Pegunungan), Nduga (Papua Pegunungan), Intan Jaya (Papua Tengah), kemudian Puncak (Papua Tengah).
Di daerah-daerah itu, kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang digunakan mana menghendaki kemerdekaan Papua masih menjadi ancaman keamanan bagi masyarakat, kemudian kontak tembak dengan TNI juga juga Polri kerap terjadi.
"Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang tersebut dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai, maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, juga juga memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan, serta kemakmuran di tempat area Papua," kata Sinta.
Dalam pernyataan sikap itu, para tokoh mengajukan permohonan Pemerintah Indonesia membuka dialog dengan kelompok sipil bersenjata, ULMWP, para tokoh adat kemudian warga asli Papua (OAP), juga pemuka agama setempat.
"Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di dalam tempat lembaga eksekutif kemudian legislatif lalu juga lembaga-lembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian dalam Papua," tutur Sinta serta para tokoh lainnya.
Oleh oleh sebab itu itu, langkah awal yang mana itu dapat diambil, mereka mengusulkan, pemerintah perlu membangun kepercayaan. Dua pihak perlu mempunyai rasa saling percaya
"Semua pihak perlu membuka dialog termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia dalam area Papua," kata para tokoh tersebut.
Sikap para tokoh itu sejati-nya sejalan dengan Pemerintah RI yang dimaksud hal itu berupaya membangun rasa percaya KST/kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Pemerintah Indonesia.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin saat berkantor di tempat area Jayapura, Papua, bulan lalu (10/10), menyebut upaya itu tengah berjalan.
"Saya kira kita sedang berusaha menghilangkan ketidakpercayaan itu melalui dialog-dialog yang mana hal tersebut terus kita lakukan dengan tokoh-tokoh agama," ujar Wapres RI.
Dia melanjutkan pemerintah saat ini terus menggali aspirasi umum Papua melalui berbagai forum diskusi.
"Kalau untuk bicara merdeka, tentu bukan ada. Kalau merdeka itu bukan solusi. Tapi dalam permasalahan yang tersebut itu lain kita bicarakan secara terbuka," kata Ma'ruf Amin.
