kaptenberita.com –
Jakarta – Juru Bicara Badan Siber dan juga juga Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkapkan metamorfosis digital kemudian digitalisasi erat kian erat dengan kehidupan masyarakat. Berdasarkan amanat Presiden RI Jokowi Widodo, ada tiga hal yang digunakan dimaksud bukan terpisahkan dari perubahan digital, yakni akses, literasi, lalu lingkungan digital yang tersebut hal itu aman dalam Indonesia.
Sayangnya, hingga saat ini akses lalu kesetaraan digital di area dalam Indonesia masih belum merata. Ada kesenjangan antara pulau Jawa dengan wilayah Indonesia lainnya serta membutuhkan solusi yang dimaksud komprehensif.
Ariandi mengatakan selain kesenjangan, literasi digital pun harus ditingkatkan dikarenakan berkaitan erat dengan keamanan. Pasalnya, dibalik gencarnya perubahan fundamental digital, ada serangan atau kejahatan siber yang dimaksud hal itu mengancam.
“Targetnya adalah data. Data yang mana digunakan menjadi pusat perhatian paling penting untuk disebarluaskan. (Data) menjadi komoditinya sekarang, dari yang digunakan awalnya coba-coba serta ingin menunjukkan pengakuan kemudian juga eksistensi beberapa kelompok, sekarang menjadi motif ekonomi,” kata Ariandi dalam Cyber Security Forum, Kamis (2/11/2023).
Dia menambahkan sumber daya yang tersebut mana biasanya diincar berasal dari alikasi, jaringan kemudian server data base. BSSN mencatat ada beberapa bentu serangan yang dimaksud dimaksud kerap terjadi, seperti malware attack.
Selain itu, serangan siber pun bukan belaka bersifat teknis, melainkan juga sosial. Ariandi mengatakan, BSSN menyoroti serangan siber sosial yang digunakan berkaitan dengan pesta urusan kebijakan pemerintah pilpres tahun depan.
“Ada yang mana terkait dengan pengumpulan informasi yang tersebut beredar di area area tengah masyarakat, sehingga mampu semata menargetkan orang per orang, dalam rangka mengubah atau melakukan brain wash. Tujuannya menciptakan chaos di area area tengah masyarakat. Ada beberapa hal yg kita liat seperti propaganda hitam, point and strick, lalu juga mengambil informasi,” jelasnya.
Dia menegaskan BSSN pun melakukan patroli kemudian juga penyetoran modal pada serangan siber yang dimaksud digunakan bersifat teknis maupun sosial, salah satunya melalui National Operational Center.
BSSN melakukan identifies serangan siber salah satunya melalui IP Security Assessment. Hal ini dikerjakan secara rutin, terutama kepada kementerian/lembaga, khususnya KPU. Hal ini dijalani agar penyelenggaraan pemilihan umum sanggup berjalan damai.
“Tapi IP Securtiy Assessment juga tiada pernah selesai, kenapa? Kita ibaratkan memperbaiki sebuah rumah bocor, yang digunakan dimaksud kebocorannya mampu dari mana saja. Itu kami lakukan secara berkala,” kata dia.
Artikel Selanjutnya Bahaya! Ada 19 Aplikasi Bisa Sedot Rekening juga Data Pribadi
