Yohan Suryanto minta hakim menerbitkan blokir rekening terkait kasus BTS 4G

Yohan Suryanto minta hakim menerbitkan blokir rekening terkait kasus BTS 4G

kaptenberita.com – Jakarta – Mantan tenaga ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto mengajukan permohonan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuka sebagian rekening miliknya yang tersebut itu diblokir sejak ditahan dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G.

“Saya juga memohon agar rekening saya atau perusahaan kami yang tersebut diblokir sejak tanggal 20 Januari 2023,” kata Yohan membacakan nota pembelaan (pleidoi) pribadinya dalam Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Read More

Adapun rekening yang digunakan dimaksud diblokir yang disebut adalah dua rekening atas nama Yohan Suryanto, dua rekening atas nama PT Rambinet Digital Network, serta satu rekening atas nama Sasqia Gessangie cq Yohan Suryanto.

“Mohon dengan sangat, dengan alasan kemanusiaan, agar mampu sekadar dibuka. Meskipun keseimbangan rekening yang tersebut disebut tak banyak, besar harapan kami agar rekening yang tersebut dapat dibuka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga juga sekolah anak-anak,” katanya sambil menahan tangis.

Dia memohon rekening hal itu dibuka lantaran berdalih isi rekening didapatkan secara sah sebagai upah konsultan dari Hudev UI. Yohan membantah adanya aliran uang banyak Rp453.000.000 dalam rekening tersebut.

Lebih lanjut, Yohan mengaku bukan ada ada niat kongkalikong atau memanipulasi kajian teknis perencanaan proyek BTS 4G. Di antaranya, dia mengatakan bahwa keterlibatannya dalam request for information (RFI) atau survei ke industri telekomunikasi belaka sesuai dengan undangan dari BAKTI Kominfo.

“Persiapan kemudian penyelenggaraan RFI sepenuhnya dijalankan oleh PMU (project management unit) BAKTI. Selain itu, penyusunan owner estimate (OE) dalam kajian juga sudah mengikuti kaidah kajian juga penetapan HPS (harga perkiraan sendiri) merupakan wewenang PPK (pejabat pembuat komitmen),” imbuhnya.

Dia pun membantah pernah bertemu dengan vendor secara tak sah untuk mengatur pemenang tender maupun untuk menentukan tarif pesanan vendor dalam proyek tersebut. Ia kembali menyebut perkiraan nilai tukar sudah dijalankan sesuai kaidah kajian.

“Bertemu dengan para terdakwa cuma tak pernah, bagaimana mampu bertemu bersama merek dengan vendor,” ujarnya membela diri.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung RI menuntut Yohan dengan pidana penjara selama enam tahun, denda Rp250 jt subsider tiga bulan kurungan, kemudian membayar uang pengganti sebesar Rp399 jt subsider tiga tahun penjara.

Jaksa menilai Yohan terbukti secara sah kemudian meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *